Dana BUMDes di Kabupaten Cianjur Harus Diaudit

CIANJUR RAYA // Pengamat kebijakan Cianjur, Kusnandar Ali, SH, menilai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cianjur perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam rilis yang diterima redaksi cianjurraya.com, Sabtu (23/11/2025), ia menegaskan pentingnya audit menyeluruh untuk memastikan dana desa yang dialokasikan kepada BUMDes digunakan secara tepat sasaran dan sesuai aturan.

Kusnandar menjelaskan, BUMDes memiliki peran penting dalam mendorong roda perekonomian desa. Namun, tanpa sistem pengawasan yang kuat dan laporan pertanggungjawaban yang teratur, risiko penyimpangan anggaran maupun lemahnya efektivitas program tetap besar. Karena itu, ia menilai audit perlu dijadikan agenda rutin, bukan hanya ketika terjadi dugaan masalah.

Selain itu, sejumlah laporan mengenai lemahnya administrasi BUMDes di beberapa wilayah juga menjadi perhatian. Beberapa unit usaha desa diketahui belum memiliki sistem pencatatan yang memadai, tidak melakukan evaluasi tahunan, atau masih menjalankan usaha tanpa strategi bisnis yang jelas. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat tujuan utama pembentukan BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Forum Kepala Desa Cianjur Selatan, yang enggan disebut namanya, ikut menyoroti pentingnya penguatan pendampingan dan pembinaan. Menurutnya, banyak pengelola BUMDes yang memiliki semangat besar, tetapi belum sepenuhnya memahami manajemen usaha secara profesional.
“Pendampingan dan audit berkala sangat dibutuhkan agar BUMDes tidak berjalan asal,” ujarnya.

Dari kalangan masyarakat, muncul pula pandangan serupa. Salah seorang warga Desa Cibulakan, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, menilai audit BUMDes penting dilakukan agar masyarakat tahu ke mana dana desa digunakan.
“Kami sebagai warga sering hanya dengar ada program BUMDes, tapi tidak tahu perkembangannya. Kalau diaudit dan dilaporkan secara terbuka, kami jadi paham apa yang sedang dibangun,” katanya.

Warga lainnya, seorang pedagang kecil di wilayah Cugenang, menilai transparansi keuangan merupakan kunci agar masyarakat kembali percaya pada program-program desa.
“Selama ini kurang ada informasi. Kalau ada laporan rutin, masyarakat bisa ikut mengawasi. BUMDes itu kan untuk kepentingan warga juga,” ujarnya.

Seorang pegiat pemberdayaan desa dari salah satu lembaga pendamping lokal menambahkan bahwa audit dapat menjadi kesempatan bagi BUMDes untuk memperbaiki tata kelola internal. Ia menilai BUMDes yang berkembang biasanya memiliki pencatatan keuangan yang rapi, struktur organisasi jelas, serta rencana usaha yang realistis.
“Audit bukan ancaman, tapi alat untuk memperkuat kepercayaan publik,” katanya.

Dengan terus meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun, para narasumber sepakat bahwa pemerintah kabupaten harus menjadikan penguatan BUMDes sebagai prioritas. Transparansi, akuntabilitas, dan pembinaan berkelanjutan dinilai menjadi fondasi penting agar BUMDes mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cianjur.